ZIONIS Israel tak pernah mengijinkan utusan dari negara-negara yang tak memiliki hubungan diplomatik dan belum mengakui Israel sebagai sebuah negara, masuk ke wilayah kekuasaannya. Namun, jika wilayah yang hendak dimasuki oleh utusan tersebut berada di kawasan otoritas Palestina, tindakan penolakan itu menjadi janggal.
Ini yang terjadi saat empat menteri luar negeri dan utusan anggota Gerakan Non Blok (GNB) yakni dari Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan Kuba ditolak mentah-mentah oleh penguasa Israel saat mereka hendak memasuki ke Ramallah, satu wilayah yang menjadi kewenangan otoritas Palestina. Keempatnya dilarang masuk saat tiba di perbatasan Ramallah yang dijaga ketat aparat Israel pada 5 Agustus 2012. Negosiasi gagal, mereka pun akhirnya terpaksa kembali ke negaranya masing-masing. Dan, Pertemuan Luar Biasa Tingkat Menteri Luar Negeri Komite GNB untuk Palestina batal diselenggarakan.
Tindakan penolakan itu merupakan implementasi dari ultimatum yang disampaikan beberapa hari sebelum kedatangan para menteri luar negeri. Israel sudah mengampanyekan aksi boikot terhadap pertemuan luar biasa GNB. Hal itu dikarenakan Iran yang menjadi “musuh bebuyutan” Israel menjadi Ketua GNB sekarang. Konferensi yang semestinya digelar selama dua hari, itu pun akhirnya batal karena ketidakhadiran empat delegasi.
Penolakan itu jelas mengecewakan delegasi yang terusir. Tak terkecuali Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa yang merasa dilecehkan oleh Israel. Marty, seperti dikutip okezone.com, menyebut penolakan dirinya dan 3 delegasi lainnya untuk mengikuti meeting di Ramallah menunjukkan siapa sesungguhnya Israel. Marty juga menyebut Israel sebagai negara atau entitas yang sebenarnya tidak berani menghadapi suatu kenyataan. Larangan masuk itu juga dinilainya sebagai bentuk occupation(pendudukan) atas Palestina. Ia berharap peristiwa “pengusiran” itu sebagai momentum pendorong bagi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk meningkatkan status negara Palestina di PBB.
Kejadian yang mempermalukan utusan anggota GNB tersebut mengusik PBB. Utusan PBB untuk Timur Tengah Robert Serry mengaku kecewa dan meminta pemerintah Israel meninjau kembali kebijakannya yang melarang masuk Menlu empat negara anggota GNB untuk mengikuti pertemuan luar biasa untuk Palestina. Larangan itu, menurutnya, berarti menyangkal Otoritas Palestina untuk berhubungan dengan komunitas internasional di wilayah A, yang merupakan tindakan bertentangan dengan Perjanjian Oslo, yaitu memberikan hak Palestina untuk menjalankan pemerintahan.
Tujuan diselenggarakannya pertemuan tersebut adalah untuk menunjukkan solidaritas terhadap derita bangsa Palestina selama lebih dari tiga dasawarsa. Selain itu juga delegasi akan bertemu dengan pemimpin Palestina serta meninjau langsung situasi di lapangan sebagai akibat pendudukan Zionis Israel dan kebijakan yang diterapkannya atas bangsa Palestina.
Peristiwa penolakan ini memberikan pelajaran (tambahan), terutama bagi negara-negara yang delegasinya disuruh kembali ke negaranya, dan dunia internasional umumnya yang masih menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demokrasi. Bahwa, kedok Zionis Israel tampak jelas di depan mata. Masih ragukah? (sumber:islampos)
Post a Comment